DKP Banten Abaikan Pengawasan, Bangunan Gudang Rumput Laut Kondisinya Rusak, Lantai Jemurnya Dipenuhi Kotoran Kerbau

Bangunan yang diperuntukan bagi Petani rumput laut yang berlokasi di Desa Tenjoayu, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, yang terdiri atas bangunan gudang dan lantai jemur rumput laut saat ini terbengkalai. Hal ini dapat terlihat pada seputar area gedung tersebut baik dari bangunan fisik maupun aktivitasnya. Padahal beberapa bulan yang lampau baru diresmikan oleh Gubernur Banten, Hj. Ratu atut Chosiah, demikian pantauan HP saat mengunjungi lokasi tersebut.

Pembangunan gudang rumput laut yang berasal sumber anggaran belanja Negara tahun 2008 dengan nilai Rp.1.051.000.000 dan pembangunan lantai jemur dengan nilai sebesar Rp. 450 juta, saat ini terlihat tidak terawat dan tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, contohnya, lantai jemur hanya hanya terlihat jadi lahan kotoran kerbau dan kondisi bangunan mengelupas di sana – sini.
Menurut salah seorang petani rumput laut setempat, Hasan Basri menyatakan, melihat kondisi bangunan saat ini, dirinya menduga bahan material yang digunakan dianggap tidak sesuai dari yang ditetapkan,”mungkin bahan yang dipakai untuk membangun gudang ini memakai bahan kualitas rendah,”ujarnya sambil menunjukkan beberapa bagian yang telah keropos dan mengelupas.
Sementara itu melalui telepon selulernya, Kepala Bidang Bina Usaha Edi Rossa mengatakan, mengenai permasalahan tersebut, dirinya berpandangan, itu akibat pengusaha yang ingin mengambil untung besar, bila kondisinya masih seperti itu pihaknya bisa saja tidak mengeluarkan dana pemeliharannya.
Ketika disinggung siapa pihak rekanan yang melaksanakannya, Edi Rossa berkilah, ”coba hubungi Deni, di Kantor DKP Banten karena saat ini saya sedang ada tugas di Jakarta,”ujarnya melalui telepon seluler.
Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Banten Investigasi Corruption Control (BICC), Hanafi menyayangkan tindakan yang dilakukan baik oleh pihak rekanan maupun pemegang kebijakan di dinas terkait. “Masa, mereka saling lempar kesalahan, apalagi statement yang dikatakan oleh Kabid Budidaya, Edi Rossa,”sesalnya sambil menegaskan, hal tersebut tidak akan terjadi bila fungsi dinas dalam melakukan pengawasan dalam konteks pelaksanaan pembangunannya berjalan dengan baik.
“Kalau mencermati kondisi ini, tentunya Dinas DKP Banten tidak melakukan pengawasan yang melekat, mereka hanya terima laporan di atas meja. Ini dibuktikan saat melihat kondisi bangunan saat ini,”tegasnya sambil berharap, hendaknya pihak penegak hukum, baik Polda banten maupun Kejati Banten untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut agar ada efek jera bagi pelaksana kegiatan, agar tidak main-main dalam menggunakan anggaran Negara yang notabene uang rakyat.
Lebih tegasnya dikatakan Hanafi, bila pada konteks ini, aparat penegak hukum tidak melakukan tugas dan fungsinya, masyarakat akan bertanya-tanya, ada apa dan apa yang sebenarnya terjadi terkait konteks penegakkan hukum di tanah Banten ini? (na)