Pengadaan Alat Peraga MIPA SMP 2007 Jadi Salah Satu Temuan BPK

Pengadaan Alat Peraga MIPA (Matematika & Fisika) SMP pada Dinas pendidikan Propinsi Banten yang dilaksanakan oleh PT. SAAP berdasarkan kontrak Nomor 027/090-KPBJ/Dispend/2007, tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp. 10.098.900.000,- menjadi salah satu temuan BPK pada pemeriksaan semester II Tahun Anggaran 2007.

Menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas dokumen kontrak dan dokumen lainnya disebutkan bahwa alat peraga pendidikan MIPA tersebut baru diterima secara lengkap di sekolah-sekolah pada tanggal 19 Desember 2007, hal tersebut diketahui melalui berita acara serah terima barang oleh sekolah sebagai pengguna. Dengan demikian mengalami keterlambatan selama 1 (satu) hari. Denda keterlambatan yang harus dipungut sebesar Rp. 10.098.900,-. dan untuk disetorkan ke kas daerah.
Menyikapi permasalahan tersebut, Direktur INDECS (Institute National Democrasi Of Law Studies), Amin Laden, S.Sos menyatakan keheranannya atas temuan BPK tersebut, menurutnya di satu sisi klausul menyatakan berdasarkan berita acara serah terima dinyatakan lengkap walau terlambat 1 (satu) hari, namun disisi lainnya, dinyatakan klausul bahwa keteerlambatan terjadi disebabkan karena setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa dan penerima barang ternyata disebutkan, ada komponen barang yang kurang lengkap dan atau tidak sesuai dengan persyaratan spesifikasi teknik/volume kontrak.
Yang menjadi pertanyaan, lanjut Amin Laden, apa dalam satu hari kekurangan terhadap komponen barang yang tidak sesuai spesifikasi teknik/volume barang dapat terselesaikan, “ini patut diklarifikasi, barang-barang apa saja spesifikasinya, dan area pendistribusian ke sekolah-sekolah mana saja? Apakah dalam satu hari bisa dapat diselesaikan?”ujar Amin penuh tanda tanya.
Lebih tegas Amin menyatakan, hendaknya Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap kinerja staf-stafnya,”jangan hanya mengandalkan retorika, implementasi yang harus dibuktikan,”tegasnya.
Disisi lain, Amin berharap, aparat penegak hukum untuk lebih jeli menyikapi permasalahan tersebut,”patut diketahui, banyak contoh daerah lain, saat ini permasalahan dari 3 hingga 5 tahun kebelakang baru diproses, padahal telah melewati temuan BPK,”ungkapnya. (joko)